Kemal, Sejarah yang Hilang

Rinaldo


Suatu hari di penghujung 1995. Pagi itu saya tiba di Gedung Putra Kalimantan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, untuk keperluan wawancara penulisan skripsi. Sebelum bertemu nara sumber, saya menuju toilet gedung itu. Sebab, betapa tidak nyamannya mewawancarai seseorang dalam kondisi kantung kemih mendesak untuk dikosongkan.

Saat melepas risleting celana di depan jamban, seorang bapak berambut putih, bertubuh gemuk dan berpakaian rapi, masuk ke dalam toilet dan berdiri di samping saya. Agaknya dia juga punya urusan yang "mendesak". Anehnya, melalui sudut mata saya merasa bapak ini terus-terusan melirik ke samping, ke arah saya. Jujur, ketika itu berbagai pikiran dan sangkaan berkecamuk.

Akhirnya, dengan memberanikan diri, saya pun menengok ke samping, menatap sang bapak. Bukannya mengalihkan pandangan, bapak berdasi ini malah bertanya dengan suara tegas, "Kamu yang akan mewawancarai saya?" Nah, itulah awal perkenalan saya dengan Letnan Jenderal TNI (Pur) Kemal Idris. Dari delapan mantan perwira tinggi TNI yang menjadi nara sumber penelitian ini, Kemal Idris satu-satunya yang wajahnya tidak saya kenal.

Saat wawancara akan dimulai, mantan Panglima Kostrad ini pun mendahului bertanya, "Dari mana kamu mengenal nama saya?" Mungkin pertanyaan ini terbilang aneh. Sebagai seorang perwira yang dikenal dari garis keras, Kemal adalah sosok yang tak bisa dilepaskan dari sejarah bangsa ini. Dalam berbagai peristiwa penting dimasa lalu, nama Kemal tak pernah absen.

Sekadar contoh, pada 17 Oktober 1952, dengan pangkat letnan kolonel, Kemal mengerahkan pasukan dan menghadapkan moncong meriam ke Istana Merdeka menuntut pembubaran parlemen oleh Presiden Soekarno. Aksi ini gagal dan berakibat Kepala Staf Angkatan Darat Abdul Haris Nasution dipecat dari jabatannya.

Tak cukup sekali, aksi yang sama kembali diulang Kemal pada 11 Maret 1966. Pagi itu, Brigadir Jenderal Kemal Idris selaku Kepala Staf Kostrad mengerahkan anak buahnya mengepung Istana Merdeka. Kali ini aksinya berhasil. Presiden Soekarno yang tengah memimpin sidang kabinet meninggalkan Istana yang kemudian seperti kita ketahui berbuntut keluarnya Surat Perintah 11 Maret.

Anehnya, dengan peran yang begitu penting dalam perjalanan sejarah Indonesia, saya sama sekali tidak pernah menemukan nama beliau dalam buku pelajaran sejarah di sekolah. Agaknya hal inilah yang melatarbelakangi pertanyaan beliau di awal wawancara. Karena itu, saya menjadi malu baru mengenal sepak terjang mantan Komandan Batalyon Kala Hitam di masa revolusi ini ketika akan menyusun skripsi.

Lebih parah lagi, dari puluhan buku yang menjadi rujukan untuk penulisan skripsi saya, nama Kemal Idris hanya ditemukan di buku yang ditulis pengarang asing. Buku itu antara lain Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI karya Ulf Sundhaussen (1986), Soekarno-Militer Dalam Demokrasi Terpimpin oleh Herbert Feith (1995), serta Militer dan Politik di Indonesia oleh Harold Crouch (1986).

Kemal jelas bukan satu-satunya pelaku sejarah yang tak mendapatkan tempat di buku sejarah kita. Penyebabnya sederhana, karena sejarah Indonesia ditulis dengan subjektif dan sesuai selera penguasa. Sejarah yang mestinya harus ditulis apa adanya, tanpa "bumbu" dan rekayasa, ternyata telah dipilah dan dipilih yang pada akhirnya lebih sebagai indoktrinasi ketimbang pembelajaran perjalanan bangsa dimasa lalu.

Untuk mencari pembenaran atas konklusi di atas tak usah jauh-jauh. Hampir setengah abad pascapembunuhan enam perwira tinggi TNI pada 1 Oktober 1965, masih banyak pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh buku sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah hingga saat ini. Buku sejarah yang ada hanya menuliskan tentang sosok baik dan sosok buruk serta vonis akhir tentang pihak yang salah. Dan, penilaian atas sosok baik dan buruk itu tergantung selera penguasa ketika itu.

Maka, tidak heran ketika Kemal Idris meninggal dunia Rabu pagi, judul berita di media massa serta running text di layar televisi umumnya seragam. "Tokoh Petisi 50 Kemal Idris Meninggal Dunia", begitu tulisan yang muncul. Padahal, keberadaan Almarhum di kelompok bentukan Ali Sadikin itu tidak berarti apa-apa dibandingkan apa yang sudah diperbuatnya di masa perjuangan kemerdekaan serta pascakemerdekaan.

Tapi, media tidak salah. Yang patut disalahkan adalah para penulis sejarah yang sama sekali tidak menulis perjalanan bangsa ini dengan jujur. Saya sama sekali tidak memiliki pretensi untuk mengkultuskan seseorang. Sebaliknya, cuma berharap agar peran dan catatan perjalanan seorang tokoh ditulis secara benar dan apa adanya.

Saya juga berkesempatan bertatap muka dengan Letnan Jenderal (Mar) Ali Sadikin dan mantan Pangkopkamtib Jenderal Soemitro. Pada kesempatan itu saya katakan bahwa saya juga akan bertemu Kemal Idris untuk keperluan yang sama. Keduanya kemudian dengan santun meminta saya menyampaikan salam kepada perwira yang menurut Ali Sadikin "keras" dan "puritan" itu. Begitu pun ketika di akhir penelitian saya berkesempatan bertemu Jenderal TNI A.H. Nasution di kediaman beliau di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. "Bagaimana kabar Kemal?" tanya Pak Nas di sela-sela sarapan pagi, ketika mengetahui saya sudah bertemu dengan mantan Panglima Kostrad itu.

Sebagai orang yang (ketika itu) hanya mengenal sedikit sosok Kemal Idris, perhatian yang diperlihatkan para sesepuh TNI itu cukup mengagetkan. Belakangan, ketika data dan informasi tentang beliau makin banyak saya dapatkan, semua itu terasa lumrah. Kemal Idris terlalu kecil jika dihubung-hubungkan dengan Petisi 50 yang dimata rezim Orde Baru dianggap subversif itu. Faktanya, sikap keras kepala perwira ini telah ikut mempengaruhi perjalanan TNI serta bangsa ini. Sudah saatnya sejarawan serta Kementerian Pendidikan Nasional menuliskan sebuah sejarah yang jujur, agar generasi penerus bangsa ini tak merasa dibodohi di kemudian hari.***

(Tulisan ini pernah dimuat di Blog Liputan6.com, edisi 29 Juli 2010)

Suatu Malam di Nannini

Seorang teman mengatakan bahwa sop buntut paling enak itu ada di Plaza Senayan. Karena memang jarang bertandang untuk makan di PS, lantaran harga-harga makanan di sana yang kurang bersahabat dengan kantong, saya tak begitu peduli. Paling kalau ke PS untuk nonton, itu pun jarang-jarang karena harga tiket bioskop di Senayan City masih lebih terjangkau ketimbang di PS.

Dan lagi, gerai makanan yang ada di PS agak kurang familiar namanya bagi saya, bahkan mengeja namanya pun sering salah. Jadi, promosi teman itu saya anggap angin lalu. Daripada sok gaya menjajal makanan di gerai-gerai yang memiliki nama aneh itu, lebih baik ke ruman makan Padang atau warteg, jelas rasa dan pasti harganya. Kalau lagi mau bergaya ya cari fastfood yang standar macam McDonald atau KFC. Asal jangan Burger King aja.

Namun, suatu hari saya diajak teman ini untuk mencicipi sop buntut favoritnya itu. Acaranya dalam rangka merayakan diterimanya seorang teman bekerja di sebuah grup perusahaan besar di Jakarta. Kita berempat, ketika itu, akhirnya menikmati suguhan sop buntut ditemani susu cokelat yang panas dan diakhiri dengan banana split. Oya, nama gerai tempat kami makan itu Nannini. Adanya di lantai dua atau dua kali naik eskalator.

Ternyata promosi itu tak salah. Sop buntut yang digembar-gemborkan itu memang lezat, sesuai dengan harga yang ditawarkan. Selain dagingnya yang sangat empuk, bumbu sopnya juga sangat pas. Jadi, niat sang teman untuk mencari teman satu selera berhasil sepertinya. Bahkan, beberapa waktu kemudian saya juga sibuk menceritakan lezatnya itu sop buntut ke beberapa orang teman.

Nah, salah satu korban dari cerita saya adalah teman lama sejak masa sekolah dulu. Karena kebetulan dia akan merayakan ulang tahun ke......, udah tua pokoknya, maka direkomendasikan saja Nannini. Dia setuju, karena sebelumnya udah diceritakan soal sop buntut di tempat itu. Maka, pertengahan Juli silam, berempat kami memesan tempat di Nannini, sekitar pukul 20.00 WIB.

Teman yang berulang tahun pun akhirnya mengakui kalau sop buntut itu enak. Dia pun tak terlihat keberatan ketika harus mengeluarkan kartu kredit guna membayar semua pesanan kami. Ternyata, promosi dari mulut ke mulut itu kembali membuktikan keampuhannya sebagai salah satu teknik pemasaran. Nah, silahkan menikmati ekspresi kami yang tengah menyantap sop buntut Nannini.



Semangkok sop buntut yang empuk memang menggoda rasa


Bincang-bincang diundur sampai selesai bersantap, semua fokus ke makanan...


Satu-satunya wanita di rombongan kami, Cut Nursyanti


Cut dipinjam dulu dari Arex buat bergaya


Ini dia Arex, yang pertama kali mempromosikan sop buntut Nannini pada kami


Yang satu fans Lionel Messi, satunya lagi suka Fabio Cannavaro


Cut bersama pria yang paling baik malam itu, karena mentraktir kami


Kasihan Dedy, datang sendiri karena sang istri tibat-tiba sakit


Saat foto ini diunggah, istri Dedi sudah hamil sekitar satu bulan


Senyum optimis seorang calon ayah


Kalau ini wajah pesimis untuk melangsungkan pernikahan


Kalau ini wajah polos dan ikhlas menunggu datangnya pendamping


Tanda-tanda akan sosok itu sudah dibisikin oleh Cut


Pada pertemuan berikutnya semoga jumlah pria dan wanita bisa imbang, amin...

Susno Disayang, Susno Dikemplang

Rinaldo


"Drama" itu terjadi Senin petang lalu. Seorang pria mengenakan jaket cokelat dan memakai topi dikerubungi beberapa orang berseragam provost. Dari emblem yang dikenakan, para provost ini jelas bukan petugas sembarangan. Semuanya perwira menengah polisi. Tak heran, karena yang mereka hadapi juga bukan orang sembarangan. Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri yang menjadi target mereka.

Publik kemudian mafhum, bahwa ketika itu petugas provost mendatangi Bandar Udara Soekarno-Hatta untuk mencegah keberangkatan Susno. Sebagai perwira tinggi Polri yang masih aktif, Susno dinilai telah melanggar kode etik dan disiplin Polri karena berangkat ke luar negeri tanpa izin pimpinan. "Alasan apa pun, kalau berpergian ke luar negeri, harus ada izin," tegas Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Edward Aritonang.


Menilik pada alasan itu, Polri berada pada garis yang benar. Untuk menegakkan disiplin organisasi, pelanggaran memang tak boleh ditolerir, sekalipun dilakukan seorang perwira tinggi. Hanya saja, kejadian di Bandara Soekarno-Hatta petang itu kurang enak dipandang. Seorang jenderal polisi berbintang tiga dikepung beberapa perwira menengah untuk sesuatu yang bagi kebanyakan orang dianggap sepele.

Sulit untuk meyakini bahwa Polri petang itu sedang menegakkan disiplin. Saling dorong, adu argumen dan pengepungan oleh belasan personel kepolisian jelas tidak pantas dilakukan terhadap seorang jenderal berbintang tiga di depan umum. Apalagi pencegahan itu tanpa disertai surat perintah dan tanpa kejelasan pihak yang memberi perintah. Karena itu, yang kemudian terlihat adalah sebuah tontonan dimana seorang jenderal polisi harus dipaksa koleganya. Ditambah lagi, paspor sang jenderal ikut ditahan.

Alhasil, alih-alih ingin menegakkan disiplin, kecaman bertubi-tubi datang dari berbagai kalangan. "Ini menjelaskan Polri tidak siap berubah. Polri tidak siap menerima perubahan dan melakukan perbaikan-perbaikan," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Fahri Hamzah.

Lain lagi dengan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo. Menurutnya, posisi Susno tidak membahayakan sampai harus dilakukan penangkapan paksa. "Gelagatnya, posisi Polri sudah pada tahap membahayakan sebagai institusi. Sudah terjadi demoralisasi institusi Polri," ujarnya.

Argumen yang sangat masuk akal juga datang dari anggota Komisi III DPR Ahmad Yani. Menurutnya, apa yang dilakukan Polri merupakan langkah yang tidak sehat. Di satu sisi Susno sedang membeberkan rangkaian pengungkapan kasus besar demi negara. Tapi, dengan tindakan Propam, Polri menunjukkan langkah yang kontraproduktif. "Saya melihat cara yang digunakan kepolisian seperti cara-cara di zaman PKI," tegasnya.

Sedangkan Ketua Komisi III Benny Kabur Harman langsung menohok pada legalitas formil dari penangkapan itu. "Apabila penangkapan itu terkait dengan pelanggaran kode etik, upaya paksa tidak bisa diterapkan," kata politisi Partai Demokrat ini.


Untuk melihat masalah ini dengan lebih terang, mari kita coba mengupasnya pelan-pelan. Pertama, kita lihat dulu posisi Susno di tubuh kepolisian. Menurut data yang ada, saat ini ada sekitar 400 ribu personel Polri. Hampir 90 persen di antaranya adalah bintara, dan sisanya perwira. Bayangkan, bila dikerucutkan lagi, tentu saja jumlah perwira tinggi Polri tak sampai satu persen. Nah, jika terus diurut ke atas, berapa jumlah perwira tinggi Polri yang berbintang tiga atau berpangkat komisaris jenderal?

Hanya lima orang pejabat struktural yang menyandang bintang tiga di Polri saat ini. Mereka adalah Wakil Kapolri Komjen Pol. Yusuf Manggabarani, Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Nanan Sukarna, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Gories Mere, Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi, dan Kepala Badan Pembinaan Keamanan Mabes Polri Komjen Pol Iman Haryatna. Di luar itu ada Susno Duadji sebagai satu-satunya jenderal bintang tiga yang tanpa jabatan.

Bisa dilihat betapa pentingnya posisi Susno, khususnya dari sisi kepangkatan. Jika berandai-andai, ratusan ribu polisi pasti akan memberi hormat terlebih dahulu kepada Susno. Sedangkan Susno hanya punya kewajiban memberi hormat terlebih dahulu kepada satu orang, yaitu Kapolri. Jika diurut sesuai jabatan, ada lima orang lagi mengingat saat ini Susno adalah Komjen tanpa jabatan. Tapi, Susno tetaplah orang penting, karena hanya jenderal sekelas Kapolri yang bisa memberinya perintah.

Begitu tingginya posisi Susno sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah perwira polisi yang harus selalu dihargai dan dijaga kewibawaannya. Tak hanya oleh Susno sendiri, tapi juga oleh institusinya. Kalau seorang brigadir polisi dipukul seorang preman bisa membuat polisi satu markas mengamuk, kira-kira apa yang akan terjadi jika seorang komjen seperti Susno diperlakukan tidak santun? Bisa jadi seluruh polisi di republik tercinta ini akan naik darah.


Tapi, yang kita saksikan dalam "drama" di Bandara Soekarno-Hatta tidak mencerminkan itu. Polri telah membuat "malu" institusinya sendiri. Seorang komjen dipermalukan di depan umum seolah tak ada lagi cara yang lebih masuk akal dan terhormat guna mencegah keberangkatan sang jenderal ke luar negeri. Tidak berlebihan jika Benny Kabur Harman mengatakan bahwa Polri seperti panik menghadapi Susno yang mengungkap sejumlah tokoh kunci praktik makelar kasus.

Di lain sisi mari kita lihat posisi Susno dalam konstelasi penegakan hukum saat dirinya dicegah bepergian. Tak bisa disangkal Susno saat ini adalah sosok yang menjadi tumpuan harapan banyak pihak untuk membersihkan institusi kepolisian dari praktik-praktik kotor mafia hukum. Gebrakan yang dia buat sejak mengungkap adanya gurita mafia pajak di seluruh lembaga penegak hukum membuat publik terpana.

Memang awalnya ada resistensi dari Polri atas keberanian Susno. Namun, itu menjadi tak perlu ketika satu per satu pihak yang disebut ternyata memenuhi bukti permulaan yang cukup untuk menjadi tersangka. Tak kurang dari jenderal di Mabes Polri, seorang kepala kejaksaan tinggi, pengacara, dan sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak terseret dalam kasus ini. Satu hal bisa kita catat; Susno bukan pembohong.

Bisa saja banyak pihak yang tidak suka, termasuk di tubuh Polri, mengatakan apa yang dilakukan Susno tak lebih dari upaya balas dendam, sakit hati, atau ingin mencari popularitas. Tapi, bukankah itu semua menjadi tak penting ketika keterangan yang diberikan telah membuka borok-borok di dalam tubuh aparat penegak hukum kita. Tak peduli apa pun alasan Susno sebenarnya, tapi satu hal, bahwa keterangannya bisa membuka pintu bagi pembersihan aparat penegak hukum, itu sudah pasti.

Jadi, akan lebih tepat jika Mabes Polri bersikap sebaliknya. Bukan memusuhi, memata-matai atau membuat hidup Susno menjadi tak nyaman, bahkan terancam. Sulit untuk dicerna logika ketika Susno meminta perlindungan pada DPR karena dirinya merasa terancam. Pasalnya, keterangan yang dia berikan sama sekali tidak ditanggapi positif oleh lembaga tempatnya mengabdi. "Justru yang saya dapatkan adalah ancaman pidana," kata Susno pada rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, beberapa waktu lalu.


Sudah seharusnya, tanpa diminta pun, Polri harus menjaga dan memberi pengamanan bagi Susno dan keluarganya, mengingatnya kasus yang dia bongkar berhubungan dengan para petinggi di negeri ini. Tak bisa tidak, keberanian Susno mestinya bisa dijadikan momentum oleh Polri untuk bersih-bersih di lembaganya. Jika Polri memilih cara sebaliknya, memusuhi serta menjauhi Susno, itu akan menjadi kontraproduktif bagi pembersihan di tubuh Polri.

Polri mungkin bisa belajar dari cara Komisi Pemberantasan Korupsi memperlakukan Agus Condro. Mantan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu benar-benar dijadikan "harta karun" oleh KPK dalam mengungkap kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Meski Agus juga termasuk pihak yang menerima suap, KPK lebih memilih kepentingan yang lebih luas, yaitu membongkar jaringan penyuapan yang melibatkan sejumlah anggota DPR, pengusaha, dan calon DGS BI sendiri.

Hal itu sangat berbeda dengan yang terjadi pada Susno. Bukannya menunggu dan meminta keterangan lainnya tentang gembong mafia hukum di tubuh aparat penegak hukum, Polri malah menyiapkan 10 tuduhan pelanggaran etika dan disiplin bagi komjen ini. Bahkan, muncul pula dugaan bahwa tuduhan itu nantinya akan bermuara pada pemecatan Susno dari Polri. Kalau itu benar terjadi, betapa sudah terbaliknya akal sehat. Orang yang ingin menegakkan hukum terus dicari-cari kesalahannya, sedangkan para mafia bebas berkeliaran tak tersentuh tangan hukum.

Lantas, apakah dengan begitu Susno tak boleh dipersalahkan? Tentu boleh, karena kesalahan, baik itu jenisnya pelanggaran atau tindak pidana tetap harus diberi ganjaran. Masalahnya, lebih penting mana menjaga dan memberi rasa aman bagi Susno untuk membongkar jaring-jaring mafia hukum dibandingkan dengan mendahulukan menjegal komjen ini untuk urusan etika serta disiplin. Di sinilah Polri harus pintar-pintar memilih skala prioritas. Jika Polri sadar sebagai lembaga penegak hukum dan bukan lembaga perlindungan bagi pelanggar hukum, tentu tak sulit untuk memilih prioritas itu.***

(Tulisan ini pernah dimuat di rubrik FOKUS Liputan6.com edisi 15 April 2010)

Dua Benua Satu Cerita

Rinaldo

Ada dua film yang rilis di akhir 2010 namun luput dari perhatian penikmat film di Indonesia, yaitu The Blind Side dan Invictus. Bisa dimaklumi, publik sudah lebih dulu "dipaksa" datang ke bioskop oleh promosi gencar dari Avatar, Sherlock Holmes, dan Sang Pemimpi. Dan memang, ketiga film tersebut sangat layak tonton dan tak bakal menyisakan kejengkelan ketika meninggalkan gedung bioskop. Selain itu, dua film yang saya sebutkan di atas belum lagi rilis di Indonesia.

Jadi, ketika saya menyaksikan The Blind Side dan Invictus dari kopian kepingan DVD, keindahan dunia Pandora melalui kacamata tiga dimensi serta keperkasaan Sherlock Holmes dan sobatnya dokter Watson seketika terlupakan. Tak henti-hentinya saya berdecak kagum sepanjang film sembari merasakan keharuan yang mendalam dari dua film yang diangkat dari kisah nyata tersebut. Keduanya begitu indah dan membuat saya terdiam dalam waktu cukup lama ketika tulisan "The End" muncul di akhir film.

The Blind Side adalah film drama biasa dan dibintangi oleh aktris yang biasa pula, Sandra Bullock dan Tim McGraw. Ada dua film lainnya yang dibintangi sekaligus diproduseri Sandra di 2009, yaitu All About Steve dan The Proposal. Namun, hanya dalam The Blind Side aktingnya begitu cemerlang. Saya tak heran ketika juri Academy Awards menempatkan namanya dalam daftar nominasi aktris terbaik tahun ini.


The Blind Side menceritakan perjalanan hidup Michael Oher (diperankan Quinton Aaron), seorang remaja berkulit hitam yang pendiam di Memphis, Tennessee, Amerika Serikat. Oher yang memiliki saudara 11 orang lahir dari seorang ibu yang kecanduan kokain. Akibatnya, keluarga Oher berantakan dan IQ-nya pun sangat rendah. Oher pun tak lagi mengenal kedua orangtuanya karena hidupnya lebih banyak dihabiskan di berbagai panti asuhan. Sebab, di usia tujuh tahun pengasuhan Oher diambil alih negara.

Bahkan, di masa remajanya Oher hidup nomaden dan tak memiliki alamat. Setiap hari dia berkeliling kota tanpa tujuan. Harta yang dia miliki hanya dua pasang pakaian, satu melekat di badan dan satu lagi dia simpan di kantong plastik yang selalu dia bawa untuk pengganti. Maka, hidup bagi Big Mike --begitu dia disapa lantaran bobot tubuhnya yang besar-- tak lebih sebuah cerita kosong dan tanpa masa depan. Dan, perjalanan hidup Oher berubah pada suatu malam.


Ketika itu pasangan Sean Tuohy (McGraw) dan istrinya Leigh Anne Tuohy (Sandra) melihat Oher berjalan tanpa tujuan. Ada yang mengusik Leigh Anne ketika melihat Oher. Seorang pemuda berjalan sambil menunduk di malam musim dingin dengan hanya mengenakan kaos tipis. Serta merta Leigh Anne turun dari mobil dan menyapa si pemuda. Ketika Leigh Anne mempertanyakan tujuannya sendirian berjalan kaki dalam cuaca dingin, dengan enteng Oher menjawab, "Aku mau ke gedung olahraga, karena di sana lebih hangat," ucapnya.

Dari titik inilah sebenarnya film dimulai. Tanpa banyak bicara, Leigh Anne kemudian membawa Oher ke rumahnya dan memperkenalkan pemuda asing itu pada anak gadisnya, Collins, serta si bungsu yang periang dan telah mengenal Oher sebelumnya, Sean Junior. Setelah beberapa malam dihabiskan Oher dengan tidur di sofa keluarga Tuohy, sang pemuda kemudian mendapatkan kamarnya sendiri. Ada dialog yang kuat ketika Leigh Anne membawa Oher ke kamar barunya:

Leigh Anne: Find some time to figure out another bedroom for you.
Michael Oher: This is mine?
Leigh Anne: Yes sir.
Michael Oher: I never had one before.
Leigh Anne: What, a room to yourself?
Michael Oher: ...A bed.

Mendengar jawaban Oher, seketika Leigh Anne lari masuk kamarnya sambil bercucuran air mata. Seorang pemuda yang baru bisa merasakan tidur di atas ranjang ketika berusia 17 tahun? Tak pernah terbayangkan oleh Leigh Anne, dan mungkin juga kita.


Tak sekadar memberi tempat bermalam, Leigh Anne dan keluarganya memperlakukan Oher bak anggota keluarga lainnya. Ganjil memang, sebuah keluarga kulit putih Amerika menerima kehadiran orang asing berkulit hitam tanpa banyak bertanya. Lebih ganjil lagi ketika Sean Junior pada teman-temannya di sekolah mengenalkan Oher sebagai kakaknya, begitu pun dengan si cantik Collins yang tanpa malu memanggil Oher dengan sebutan "Bro".

Cerita kemudian mengalir dengan cepat. Tak ada scene yang sia-sia atau dialog yang membosankan. Kelucuan pun membuat kita tertawa tatkala Oher masuk dalam tim football Briarcrest Christian High School. Meski berkulit hitam, Oher ternyata tak tahu sama sekali dengan permainan ini. Bahkan, pemain football yang biasanya sangar menjatuhkan pemain di lapangan, tak berlaku buat Oher. Sangat kontras, Oher yang bertubuh besar punya sifat sabar dan penyayang kepada siapa pun.


Waktu dan dukungan penuh keluarga Tuohy akhirnya membuat Oher berubah. Dia mulai bisa menangkap perintah pelatih di lapangan. Langkah Leigh Anne mendatangkan guru privat ke rumah juga tak sia-sia. Nilainya mencukupi untuk lulus SMA, sedangkan di lapangan dia mulai mencuri perhatian banyak universitas untuk direkrut sebagai pemain.

Oher akhirnya menjadi bintang football di University of Mississippi yang kemudian bermain untuk National Football League (NFL). Dan sampai hari ini, Michael Oher masih menjadi salah satu pemain terbaik NFL American All Star yang bermain untuk klub Baltimore Ravens.

Film ini merupakan adaptasi sutradara John Lee Hancock dari buku Michael Lewis yang laris di tahun 2006, The Blind Side: Evolution Of A Game. Banyak sudah film bertema olahraga atau konflik rasial berdasarkan kisah nyata yang diangkat ke layar lebar, tapi kisah Oher sangat fenomenal.

Michael Oher dan keluarga angkat di kehidupan nyata.

The Blind Side bukanlah film tentang masa kelam Amerika yang terjerumus dalam perbedaan warna kulit seperti tergambar dalam film Mississippi Burning (1988). Bukan pula cerita tentang olahraga yang menciptakan persatuan dalam salah satu film olahraga terbaik sepanjang masa, Remember the Titans (2000). Namun, ada hentakan berbeda ketika menyaksikan film yang sebenarnya datar dan tanpa konflik serius ini.

Kita bisa menyaksikan perjalanan seorang anak manusia yang awalnya tanpa harapan berubah menjadi tumpuan asa. Kita juga menyaksikan sebuah keluarga yang berbuat semata-mata berlandaskan nurani dan berhasil menyingkirkan prasangka yang selama ini tertanam kuat di benak masyarakat Amerika.

Film kedua yang tak kalah menarik adalah Invictus. Berbeda dari film sebelumnya, Invictus bertaburan bintang. Dengan memajang nama Morgan Freeman dan Matt Damon saja, film ini sebenarnya sudah sangat menjanjikan. Apalagi kemudian ternyata film ini dibesut oleh Clint Eastwood, maka lengkap sudah alasan untuk harus menonton film ini.

Film diawali ketika Nelson Mandela (diperankan Morgan Freeman) baru saja dilantik sebagai Presiden Afrika Selatan pada 1994. Hari pertama berada di kantor kepresidenan, Mandela terhenyak menyaksikan staf kepresidenan yang mayoritas berkulit putih dan memperlihatkan sikap kaku sibuk menggotong barang pribadi mereka. Sesaat masuk ruang kerja, Mandela memerintahkan seluruh staf untuk berkumpul.


Di depan seluruh staf berwajah masam itu, Mandela menyatakan keheranannya melihat mereka seolah ingin buru-buru keluar dari kantor kepresidenan. Dengan suara pelan, dia mengatakan: Of course, if you want to leave, that is your right. And if in your heart you feel that you can not work with your new government then it is better if you do leave right away. But if you are packing up because you fear that your language or the color of your skin or who you worked for before disqualifies you from working here, I am here to tell you to have no such fear. What is today is today, the past is the past, we look to the future now.

Mulai dari sini, agaknya mulai sulit untuk berpaling dari gambar demi gambar dan dialog demi dialog film ini yang semuanya sayang untuk dilewatkan. Tak ada satu pun adegan yang sia-sia dan tak ada dialog yang tanpa makna. Kita kemudian dipandu melihat sosok Mandela memerangi kebencian yang sudah begitu mengakar di kalangan rakyat Afsel atas dasar perbedaan warna kulit.


Mandela tahu benar bahwa meskipun rezim apartheid telah runtuh, benih perpecahan antara warga kulit putih dan warga kulit hitam di Afsel masih ada. Dan, Mandela melihat peluang mempersatukan rakyatnya lewat olahraga rugby. Apalagi Afsel ketika itu bakal menjadi tuan rumah Piala Dunia Rugby. Langkah Mandela ini sempat mendapat kritikan, mengingat rugby pada saat itu sangat identik dengan dominasi kaum kulit putih. Namun Mandela tidak gentar dan jalan terus.

Melalui sebuah perkenalan di istana kepresidenan, terjalin hubungan batin yang kuat antara kapten tim rugby Springboks, Francois Pienaar (Matt Damon), dengan Mandela. Keduanya bahu membahu memberi keyakinan bahwa tim rugby Springboks bukan hanya milik warga kulit putih, tapi milik seluruh warga Afsel.

Tak mudah memang untuk mewujudkannya. Benih-benih perpecahan itu begitu kuat, tak hanya di kalangan rakyat jelata. Tim rugby Springboks yang didominasi oleh pemain kulit putih tak goyah dengan pemikiran lama mereka. Bahkan, sampai lingkungan paling dalam Mandela, yaitu pengawal pribadinya, upaya untuk menyatukan agen-agen berkulit hitam dan putih malah menimbulkan sikap saling curiga.


Tapi, berkat tekad yang kuat serta sikap tidak memihak, upaya itu berhasil. Di tahun 1995, saat Afsel menjadi tuan rumah Piala Dunia Rugby, tim Springboks akhirnya berhasil menjadi juara dunia dengan mengalahkan tim favorit Selandia Baru. Seluruh rakyat Afrika Selatan, baik yang di rumah-rumah mewah, di warung-warung kumuh, di jalanan, hingga di stadion tumpah ruah merayakannya. Sekat-sekat itu akhirnya hilang karena sebuah olahraga telah mempersatukannya.

Film ini diangkat dari buku biografi berjudul Playing the Enemy: Nelson Mandela and the Game that Made a Nation karya John Carlin. Dari sekian banyak film yang dibesut Clint Eastwood, Invictus mungkin yang paling ringan dan menghibur. Proses penyatuan dua ras yang berbeda digambarkan dengan halus dan elegan tanpa memihak. Namun, tak bisa dimungkiri, kekuatan Invictus justru pada skenarionya yang kuat, bertaburan dialog-dialog menggugah sekaligus inspiratif.


Dan, magnit utama film ini tentu saja adalah sosok Mandela. Kita diajak melihat panorama Afsel yang indah serta ruangan penjara tempat dia pernah ditahan selama 27 tahun. Meski yang tampil di layar adalah sosok Morgan Freeman, tetap saja bayangan Mandela yang berkelebat. Tak jauh berbeda dengan film tentang Mandela lainnya yang pernah saya tonton, Goodbye Bafana (2007), sulit bagi aktor sekelas Dennis Haysbert untuk memerankan sosok Mandela selama di dalam penjara.

Morgan Freeman dan Mandela memang telah bersahabat sejak lama dan Mandela sendiri yang memintanya untuk bermain di film ini. Tapi, di layar lebar pun Morgan Freeman tak bisa menggantikan Mandela. Karena itu, kendati Morgan Freeman tahun ini masuk nominasi Academy Awards untuk kategori Aktor Terbaik, kemenangan agaknya masih jauh.

Sulit bagi dunia untuk menyepelekan Mandela. Pria yang berhati bersih, tak pendendam, serta memimpin untuk kesatuan bangsanya. Dan itu sudah diperlihatkan Mandela sejak awal memerintah. Dunia pun mencatat, sejak kendali Afsel berada di tangan Mandela, cap negara itu sebagai biang konflik perbedaan ras di muka bumi mulai sirna.

Foto bersejarah Mandela dan Pienar di tahun 1995.

Seorang teman di PSSI bercerita kepada saya. Penunjukan Afsel sebagai tuan rumah Piala Dunia 2010 sama sekali bukan karena lengkapnya sarana pertandingan atau kehebatan tim sepakbola negara itu, tapi semata-mata sebagai penghormatan kepada Mandela. Karena itu, sejatinya film ini pun juga dimaksudkan Clint Eastwood sebagai penghormatan bagi seorang pejuang kemanusiaan seperti Mandela.

Akhir kata, The Blind Side dan Invictus adalah film yang berbicara tentang manusia. Keduanya tidak membahas cinta yang dangkal atau hantu yang kasat mata. Keduanya juga jauh dari campur tangan teknologi untuk membuat layar terlihat berwarna dan indah. Karena, keindahan hakiki tentu tidak sebatas yang terlihat pandangan mata, tapi harus dirasakan oleh hati.

The Blind Side dan Invictus boleh jadi tak mendapat satu pun penghargaan di ajang Oscar pada awal Maret mendatang. Tapi, itu takkan mengurangi penghargaan saya kepada mereka yang telah mengangkat pengalaman menakjubkan kehidupan Oher dan Mandela ke layar lebar. Alasan saya sederhana, selain menginspirasi, keduanya telah berusaha membuat penontonnya menjadi manusia yang lebih baik.***

(Tulisan ini pernah dimuat di Blog Liputan6.com edisi 23 Februari 2010)

Dari Alcatraz ke Pondok Bambu

Rinaldo

Anda tentu pernah mendengar nama Alcatraz. Pulau yang ditemukan penjelajah Spanyol, Juan Manuel de Ayala, pada tahun 1775 ini sudah kondang ke mana-mana. Bukan karena pulau seluas 12 hektare itu banyak ditinggali burung alcatraces (pelikan) atau suburnya populasi hiu di sekelilingnya, tapi karena sebuah penjara.

Tak ada yang istimewa dengan pulau di Teluk San Francisco ini. Tak ada sumber air bersih, tanahnya gersang tak banyak ditumbuhi rumput. Karena itu, baik pemerintah Spanyol atau Meksiko sebagai penguasa waktu itu tak sudi memanfaatkan pulau nan tandus ini.


Ketika penguasaan beralih ke Amerika Serikat ceritanya jadi lain. Tanah mulai diangkut ke pulau ini dan sayur-sayuran pun ditanam. Di tahun 1861 Alcatraz menjadi tempat tahanan Perang Saudara dan ditutup tahun 1934. Tapi, pada 1 Juli di tahun yang sama Departemen Kehakiman AS memfungsikan Alcatraz sebagai penjara federal.

Sistem keamanan pun dibuat super ketat. Sosialisasi di antara tahanan diatur seminim mungkin. Hanya ada satu tahanan dalam tiap sel. Uniknya, dua kali sehari tahanan mandi dengan air panas, taktik agar tahanan tidak bisa menyesuaikan diri dengan air laut yang beku jika berniat kabur. Tahun 1963 sejarah penjara ini berakhir ketika Jaksa Agung Robert Kennedy memutuskan menutupnya dan menjadikan Alcatraz sebagai sarana rekreasi.


Lain AS lain Indonesia. Lihat saja Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang. Meski kalah kondang, untuk ukuran kita nama penjara ini cukup menyeramkan karena penghuninya adalah narapidana pilihan. Tapi, bagi yang pernah merasakan hidup di balik temboknya, tidak begitu. Aktivitas yang biasa dilakukan orang di luar tembok penjara juga bisa dilakukan di sini.

Main gaple, makan enak, mengisap ganja, hingga pacaran lewat telepon seluler bebas saja. Tidak cuma itu, peredaran narkoba ternyata lebih lancar jika dikendalikan dari dalam sel penjara. Kalau bandar kakap selalu dikejar-kejar polisi saat bertransaksi di hotel-hotel, di dalam penjara dengan sedikit uang dengar, tak ada yang mengusik mereka.


Lain lagi di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Beda penghuni beda pula gayanya. Karena rutan ini dihuni narapidana wanita, polah mereka lebih feminin. Sebagian tetap bertelpon ria, tapi bukan untuk mengendalikan bisnis narkoba, melainkan untuk mengendalikan perusahaan di luar penjara.

Tak sampai di situ, mereka juga lebih gaya. Lihat saja isi kamar sebagian narapidana. Sesuai kodratnya, dinding sel pun terlihat cerah dengan balutan berbagai motif warna. Alat kecantikan hingga peralatan serta pancuran mandi mengisi sel. Ada pula penyejuk ruangan serta lemari pendingin di sudut kamar. Dan, jangan kaget, perangkat karaoke untuk mengusir kejenuhan juga tak tabu dihadirkan.


Pemandangan itulah yang membuat kaget empat anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, akhir pekan lalu, saat berkunjung ke Rutan Pondok Bambu. Alih-alih akan melihat penderitaan kaum terpenjara, narapida kasus suap Artalyta Suryani ternyata tengah mengikuti perawatan kecantikan. Begitu juga dengan sel yang dihuni Artalyta, ruangan 6x6 meter jelas tidak pas disebut ruang tahanan, apalagi dilengkapi meja kantor, kursi sofa dan ranjang empuk.

Sejatinya, penjara adalah tempat dimana hak-hak dasar seseorang memang dibatasi sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Pembatasan itu bisa dalam bentuk ruang gerak, aktivitas, dan berekspresi. Jangan harap bisa keluar dari sel seenaknya atau minum kopi sambil nonton siaran langsung sepakbola dari layar televisi hingga larut malam. Begitu juga dalam hal berekspresi, cukup dalam mimpi membayangkan punya telepon genggam seperti Blackberry.


Tapi, itu semua adalah cerita tentang bagaimana seharusnya, bukan apa yang terjadi di alam nyata. Pada kenyataannya, penjara kita hanya memindahkan tempat tinggal seseorang dari rumahnya ke tempat bernama penjara. Sedangkan soal kebutuhan dan fasilitas bisa diatur. Bagi yang kaya tetap saja bergaya ketika di dalam sel. Sebaliknya, kaum papa yang terjerumus di penjara harus tidur berdempetan.

Itulah cermin keadilan di negeri ini. Tidak hanya di luar keadilan terasa mahal, sesudah vonis jatuh pun keadilan tetap ada harganya. Ketika mental dan perilaku bobrok aparat bertemu dengan godaan materi dari pelaku kriminal, maka menyatulah kedua kebutuhan itu sehingga membentuk wajah penjara kita seperti sekarang ini.

Kita jelas tidak membahas Rutan Pondok Bambu semata. Wajah penjara di Jakarta Timur itu hanya secuil contoh dari wajah penjara lainnya di Tanah Air. Lantas, kemana yang namanya pengawasan, penegakan hukum, dan pemasyarakatan yang didengung-dengungkan itu? Atau, membiarkan para narapida berbuat semaunya sama dengan konsep memasyarakatkan itu?


Entahlah, yang jelas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Untung Sugiyono masih sibuk membantah kabar kiri dan kanan. Patrialis berdalih tak melihat adanya kamar istimewa di Rutan Pondok Bambu saat dia berkunjung. Sedangkan Untung tegas membantah adanya kamar mewah milik beberapa terpidana, seolah gambar yang berulang-ulang ditayangkan televisi adalah rekayasa.

Padahal, sudah dipahami dan diyakini kalau biang dari semua kemunafikan penjara kita adalah sistem pengawasan yang tidak jalan. Pengawasan terhadap aparat dan pengawasan terhadap siklus kehidupan di dalamnya. Dengar saja ucapan Patrialis tentang tidak sebandingnya jumlah tahanan dengan jumlah sel tanpa menyoal seorang Artalyta yang menghuni ruangan luas sendirian. Jadi, hanya akan menghabiskan energi jika Patrialis dan Untung sibuk membantah tanpa ada niat untuk berubah.


Penjara mestinya tetaplah menjadi penjara. Kebijakan menjadikan penjara tidak sekadar sarana penghukuman, namun juga tempat pembinaan dengan memperhalus namanya menjadi lembaga pemasyarakatan, ternyata telah membuat penjara kita lemah, banci, sekaligus bebas layaknya taman bermain.

Jika tahanan merasa betah, tidak kapok, malah bertambah "ilmu"-nya, jelas penjara telah gagal menjalankan misi yang diemban. Kegagalan itu bukan karena ruangan penjara yang sempit, tapi karena kemunafikan, tidak mengakui kalau kesalahan ada pada orangnya, bukan pada sarananya. Itu yang seharusnya dijadikan tolok ukur untuk berubah oleh Patrialis dan Untung.

Jangan-jangan, langkah pemerintah yang akan merenovasi seluruh penjara (Patrialis menyebutkan bakal mengucurkan dana senilai Rp 1 triliun) akan membuat mereka lebih betah. Kalau itu yang terjadi, sekalian saja tulis ucapan "Selamat Datang" besar-besar di pintu masuk penjara. Tak lupa, tempelkan pula tarif kamar sesuai ukuran dan fasilitasnya, agar calon penghuni paham jumlah uang yang harus mereka bawa ke "hotel" yang tidak prodeo itu.***

(Tulisan ini pernah dimuat di Blog Liputan6.com, 11 Januari 2010)

Kiamat Memang Sudah Dekat

Rinaldo

Sudah sejak lama saya hafal dengan istilah greenhouse effect, global warming, dan climate change. Wajar saja, karena istilah-istilah itu bukan sesuatu yang baru. Bahkan, greenhouse effect atau efek rumah kaca sudah dipopulerkan Jean Baptiste Joseph Fourier pada 1824, seorang pakar matematika dan fisika asal Prancis, hampir dua abad silam.

Kendati demikian, tak sedikit pun saya tertarik untuk mengetahui maksud istilah-istilah itu. Menurut saya, semuanya sulit dipahami dari sisi makna, tak membumi, dan tak akan bisa dicerna dengan cepat. Namun, semuanya berubah ketika saya menyaksikan film dokumenter berjudul An Inconvenient Truth (2006).

Film yang disutradarai Davis Guggenheim ini sebenarnya lebih tepat disebut sebagai kampanye mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Albert Arnold Gore Jr. akan bahaya pemanasan global. Al Gore pun tak sendiri, karena di film ini dia membawa lembaga panel iklim bentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Berdasarkan kajian IPCC, tanpa ada upaya dari masyarakat dunia dalam mengurangi emisi, diperkirakan 75-250 juta penduduk di berbagai wilayah benua Afrika akan menghadapi kelangkaan pasokan air pada 2020. Sementara itu, kelaparan akan meluas di Asia Timur, Asia Tenggara dan Asia Selatan. Dari caranya memaparkan masalah, Al Gore berhasil membuat saya bergidik membayangkan nasib bumi di masa depan.

Untuk wilayah Indonesia IPCC juga menyebutkan akan menghadapi risiko besar. Pada 2030, diprediksi akan terjadi kenaikan permukaan air laut 8-29 sentimeter. Ini artinya, Indonesia dikhawatirkan akan kehilangan sekitar 2.000 pulau kecil. Penduduk Jakarta dan kota-kota di pesisir akan kekurangan air bersih. Pada sejumlah daerah aliran sungai akan terjadi perbedaan tingkat air pasang dan surut yang kian tajam. Akibatnya, akan sering terjadi banjir sekaligus kekeringan yang mencekik kehidupan.

Tampil di sepanjang film yang berdurasi 100 menit ini, Al Gore menyajikan isu lingkungan hidup dengan gurih dan mudah dicerna orang awam. Karena cara penyampaiannya, topik tentang pemanasan global sudah tidak membosankan bagi saya. Apalagi belakangan saya tahu kalau dia sebenarnya telah menohok bangsanya sendiri. Seperti kita ketahui, AS adalah negara yang berkontribusi paling besar merusak alam. Tak kurang dari 25 persen produksi karbondioksida dunia berasal dari negara adikuasa ini.

Karena dinilai telah mencerahkan pemikiran serta memunculkan wacana tentang bahaya pemanasan global, film ini menuai banyak pujian. Ajang Academy Awards 2007 misalnya, mengganjar dengan predikat Film Dokumenter Terbaik. Film ini juga bersinar di Festival Film Cannes dan meraih 21 penghargaan bergengsi lain di berbagai ajang. Dan, puncaknya, Al Gore dan IPCC dianugerahi Nobel Perdamaian 2007.

Pemahaman saya tentang pemanasan global bertambah lagi saat mendapatkan kepingan DVD berupa film dokumenter berjudul The 11th Hour (2007). Film ini menyimpulkan bahwa manusia kini tengah berada di menit-menit terakhir dari jam terakhir hidupnya jika tak berbuat sesuatu untuk mencegah pemanasan global. "Pemanasan global merupakan sebuah kenyataan. Itu akan terjadi," ungkap Leonardo DiCaprio yang menjadi narator film ini.

Sederetan ilmuwan dan tokoh dunia ikut berbicara dalam film besutan Nadia Conners dan Leila Conners Petersen ini, seperti Stephen Hawking dan Mikhail Gorbachev. Mereka memperkirakan titik akhir dari perubahan ekstrim iklim adalah punahnya umat manusia. Namun, mereka juga memberikan beberapa contoh hal yang dapat dilakukan untuk menghindari hal tersebut. Mulai dari perubahan sederhana bola lampu listrik hingga memilih pemimpin yang berwawasan lingkungan serta produk yang tak merusak lingkungan.

Sulit untuk mengatakan The 11th Hour adalah film yang enak ditonton. Sebaliknya, film ini sangat membosankan jika kita tak peduli betul soal pemanasan global. Terlalu banyak komentar para tokoh dan narasi serta kurang menarik secara visual adalah gambaran akan film ini. Namun, secara keseluruhan tetap menggambarkan hasil akhir yang menyeramkan dari dampak perubahan iklim.

Masih di tahun yang sama, dirilis lagi sebuah film dokumenter berjudul Earth (2007). Film besutan sutradara Alastair Fothergill dan Mark Linfield ini merupakan versi layar lebar dari serial Planet Earth yang dipadatkan dalam durasi kurang dari dua jam. Menyaksikan film ini, hanya satu kata yang terlontar: indah! Pengambilan gambar di udara, dataran beku dan berdebu, hingga dasar samudera, semuanya fantastis.

Kita diajak berwisata melihat beragam fauna di kawasan Arktik di Kutub Utara hingga Gurun Kalahari di Afrika. Dengan lama syuting mencapai lima tahun, film ini bisa menggambarkan migrasi dari keluarga hewan yang terancam punah oleh perubahan iklim. Beruang kutub yang tak lagi bisa mencari makan karena perubahan iklim yang tak diduga hingga kawanan gajah yang harus berjalan berminggu-minggu mencari seceruk air di padang nan gersang.

Pesan yang ingin disampaikan tetap sama. Akibat ulah manusia yang menerabas hutan tanpa aturan serta serapan air tanah yang tak terkendali, membuat alam tak lagi seimbang. Hutan tropis untuk menetralkan polusi tak lagi bisa diharapkan, sedangkan oase di tengah gurun makin sulit ditemukan.

Menyaksikan film ini kita disadarkan betapa selama ini manusia lupa kalau dia berbagi kehidupan di atas bumi dengan berbagai flora dan fauna. Sayang, kearifan yang tak dimiliki manusia turut merusak ekosistem flora dan fauna itu. Tercatat sebagai film dokumenter dengan biaya pembuatan tertinggi saat ini (lebih dari US$ 40 juta), Earth memang sangat sayang untuk dilewatkan.

Di awal 2009, sebuah film dokumenter tentang pemanasan global menambah lagi koleksi film di rak DVD saya. Film itu berjudul Home, hasil karya Yann Arthus-Bertrand, tokoh perfilman Prancis yang baru pertama kali mengambil peran sebagai sutradara. Tak jauh berbeda dengan Earth, film ini sebagian besar mengambil gambar dari udara.

Melalui film ini kita diajak berwisata ke 54 negara. Melalui gambar-gambar yang jernih, film ini berhasil memperlihatkan betapa tangan manusia telah membuat bumi tak lagi menjadi "surga" sebagaimana belum dijamah manusia. Pesatnya perkembangan industri telah membuat kulit bumi tergerus jauh ke dalam dan meninggalkan bukit, lembah, serta dataran yang bopeng tak berbentuk.

Di salah satu bagian dunia, kota-kota megapolitan hadir dengan bangunan-bangunan yang membuat banyak orang berdecak kagum. Mulai dari New York, Tokyo, hingga Dubai, saling berlomba membuat tangga menuju batas langit. Untuk membuat semua itu, dibutuhkan baja, semen, batubara, minyak, pasir dan kandungan mineral lainnya dalam jumlah tak pernah terbayangkan.

Sedangkan di belahan dunia lain, hadirnya megapolitan itu harus dibayar mahal dengan berubahnya ekosistem. Banyaknya sumber daya alam yang berpindah tempat untuk membangun menara pencakar langit di berbagai kota, telah menciptakan kerusakan yang tak tersembuhkan. Menyaksikan lanskap-lanskap di lima benua dalam film ini menciptakan kengerian dalam pikiran saya. Bumi ternyata tak lagi menjadi rumah yang nyaman.

Dari empat film di atas, saya menjadi bertanya pada diri sendiri; sampai kapan bumi bisa bertahan dari sifat rakus manusia dan apa yang akan terjadi jika bumi tak kuat lagi menanggung beban itu? Jawaban itu datang ketika pekan lalu saya masuk gedung bioskop dan menyaksikan karya Roland Emmerich berjudul 2012.

Meski Emmerich dikenal suka sekali menghancurkan kota-kota dan membuat manusia berlarian karena panik dalam beberapa film hasil karyanya, baru kali ini dia benar-benar menjadi perbincangan. Jauh dari perkiraan awal saya, Emmerich ternyata tidak banyak menyandarkan filmnya terhadap ramalan akan kiamat pada 21 Desember 2012 berdasarkan kalender Suku Maya itu. Ramalan itu hanya menjadi cantelan bagi film ini, dan tak lebih.

Emmerich tetap saja lebih suka "mengganggu" penontonnya dengan gambaran kehancuran demi kehancuran yang dialami oleh bumi serta beberapa manusia pilihan yang dibiarkan tetap hidup. Tidak ada yang baru sebenarnya dari penggambaran kehancuran dari kacamata Emmerich. Bumi bukanlah benda yang diam. Dia bisa berubah marah dan sulit dikendalikan dengan teknologi secanggih apa pun jika sudah tak kuat menanggung beban dosa manusia.

Pada akhirnya saya berpikir, tak perlu menunggu ramalan Suku Maya atau Nostradamus akan kiamat menjadi kenyataan. Kita juga tak perlu sibuk berdebat tentang benar atau tidaknya ramalan itu. Tanpa diramal pun, bumi ternyata memang tengah diambang kehancuran. Bukan ramalan yang membuat bumi tak kuat bertahan, sifat rakus manusia yang akhirnya membuat kiamat datang sebelum waktu yang telah ditetapkan Sang Pencipta.

Tanda-tanda ke arah itu hampir setiap hari datang ke hadapan kita. Lempeng bumi yang kini begitu suka bergoyang, musim hujan dan kemarau yang tak lagi mengikuti hukum alam, banjir di daerah kering dan kekeringan di pusat mata air. Hebatnya, semua yang terjadi saat ini sudah dituliskan Joseph Fourier dua abad silam. Sayang, manusia selalu alpa.

Sungguh memalukan kalau bumi akhirnya hancur karena kecerdasan manusia yang tak memiliki kearifan. Udara bersih, tanah yang subur, hingga kekayaan flora dan fauna kini hanya bernilai setumpuk uang. Organisasi pencinta lingkungan Greenpeace dengan jelas melukiskan hal itu dalam slogannya; When the last tree is cut, the last river poisoned, and the last fish dead, we will discover that we can't eat money. Mungkin, hanya kiamat itu sendiri yang bisa menyadarkan manusia.***

(Tulisan ini pernah dimuat di Blog Liputan6.com, 1 Desember 2009)

Rindu Polisi Jujur

Rinaldo


Di awal 1956, seorang pria tinggi kurus bersama istrinya tiba di Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatra Utara. Perintah dari atasan membuatnya harus meninggalkan Tanah Jawa dan menjejakkan kaki di kota yang dia tak kenal sama sekali. Ada sedikit kegamangan ketika dia harus mengemban jabatan baru sebagai Kepala Direktorat Reserse Kriminal pada Kantor Polisi Sumut (sekarang Polda Sumut).

Betapa tidak, sebelum berangkat, atasan dan sejumlah koleganya sudah mewanti-wanti. Disebutkan, Kota Medan adalah daerah rawan dan keras. Penyelundupan dan perjudian seolah tak tersentuh. Banyak sudah perwira polisi yang bertekuk lutut karena berutang budi pada pengusaha kakap yang umumnya dikuasai oleh etnis Tionghoa.

Dan, pria kurus ini tak perlu menunggu lama untuk membuktikannya. Saat akan memasuki rumah dinas dengan membawa perlengkapan seadanya, perabotan mewah ternyata sudah memenuhi rumah itu. Mulai dari kulkas, tape recorder, piano dan kursi tamu. Anak buahnya yang diminta untuk menyingkirkan semua barang itu mengaku tak berani. Alhasil, perwira polisi ini mengeluarkan sendiri semua perabot tersebut dan meletakkannya di pinggir jalan.

Kabar ini langsung menggemparkan Kota Medan. Dari kondisi sosial ketika itu, adalah sesuatu yang aneh ketika seorang perwira polisi dari Jakarta berani menolak pemberian cukong Medan. Sejak itu pula, sebuah nama ramai dibicarakan dan terpatri di benak publik: Hoegeng Iman Santoso.

Hoegeng ternyata memang tidak mempan digertak dan disuap. Dalam menjalankan tugas, tak terbilang banyaknya dia membongkar kasus penyelundupan dan perjudian yang dilakukan pengusaha "Cina Medan". Tak jarang pula dia harus menangkap dan menahan perwira Polda Sumut yang ikut terlibat.

Di akhir 1959, Hoegeng ditarik ke Polda Metro Jaya dengan jabatan yang sama. Tak sempat merasakan berdinas di kantor baru, pria kelahiran Pekalongan 14 Oktober 1921 ini dipanggil Menko Hankam/KSAD Jenderal TNI Abdul Haris Nasution. Hoegeng ditawari jabatan sebagai Kepala Jawatan Imigrasi. Pamornya yang mencorong saat bertugas di Medan membuat Hoegeng diusulkan banyak pihak untuk menjabat di tempat baru ini.

Selama bertugas di Jawatan Imigrasi, Hoegeng tetap mengenakan seragam polisi, karena dia hanya mengambil gaji dari kepolisian, sedangkan gaji dan fasilitas dari Imigrasi tak disentuhnya. Dia juga menolak mobil baru pemberian Imigrasi serta upaya merenovasi rumahnya. Hoegeng beralasan, apa yang didapatkan dari kepolisian sudah cukup.

Pertengahan 1965, Hoegeng dilantik Presiden Soekarno menjadi Menteri Iuran Negara (kini Dirjen Pajak). Ada pengalaman menarik saat dia menjabat. Ketika itu seorang calon pegawai baru di lingkup Bea Cukai membawa selembar katabelece dari Wakil Perdana Menteri II Dr. Johannes Leimena. Tujuannya tak lain agar diberi kemudahan. Hoegeng lantas berkirim surat kepada Leimena menyatakan maaf karena tak bisa membantu. Esok harinya Leimena mengontak Hoegeng sambil meminta maaf.

Usai peristiwa G 30-S/PKI, Hoegeng diangkat menjadi Menteri/Sekretaris Kabinet. Namun, pada Juni 1966, Hoegeng diminta menjadi Deputi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Deputi Kapolri). Meski itu berarti turun pangkat dari menteri menjadi Wakil Kapolri, Hoegeng menerima karena dia merasa kembali ke habitatnya, kepolisian. Pada 1 Mei 1968 pangkat Hoegeng dinaikkan menjadi komisaris jenderal polisi dan dua pekan kemudian dilantik sebagai Panglima Angkatan Kepolisian (Kapolri).

Selama menjadi Kapolri, Hoegeng berusaha selalu datang paling awal dibandingkan staf lainnya. Setiap pagi saat menuju kantor, dia selalu mencari rute yang berbeda dengan tujuan untuk melihat langsung kondisi daerah yang dilaluinya. Tak jarang Hoegeng turun dari mobil sekadar untuk melancarkan arus lalu lintas yang macet. Sesekali waktu dia juga berangkat ke kantor dengan bersepeda. Hoegeng pula yang kemudian mengeluarkan peraturan tentang kewajiban menggunakan helm.

Tak hanya itu, setiap ada perjalanan dinas ke luar negeri, Hoegeng selalu pergi sendiri tanpa istri atau anak. Menurutnya, uang negara harusnya untuk membiayai perjalanan pejabat, bukan keluarga pejabat, karena itu hanya akan menguras keuangan negara.

Semua itu dilakukannya sebagai bentuk kecintaan pada profesi serta pemahaman bahwa setinggi apa pun pangkat atau jabatan, polisi tetaplah seorang pelayan dan pengayom masyarakat, bukan pejabat yang tiap hari sibuk rapat di kantor dan menjauh dari masyarakat. Hal itu pula yang membuat Hoegeng menolak pembangunan gardu jaga di rumahnya serta menolak diberi pengawalan secara berlebihan.

Sayang, karier Hoegeng harus berakhir karena kejujuran dan ketegasannya. Pada Oktober 1971 Hoegeng diberhentikan dengan alasan peremajaan. Padahal, usia Kapolri yang menggantikannya ternyata lebih tua dari dirinya. Majalah TEMPO ketika itu menuliskan bahwa Hoegeng dicopot karena membongkar penyelundupan mobil mewah yang dilakukan Robby Tjahjadi yang dibekingi pejabat tinggi negara.

Selain itu, Hoegeng dianggap terlalu populer dan terlalu dekat dengan pers serta masyarakat, sehingga menimbulkan ketidaksukaan petinggi negara. Tawaran menjadi duta besar untuk Belgia kemudian ditampiknya. "Saya tak biasa berdiplomasi dan minum koktail," ujarnya ketika itu.

Begitu mendapat kabar telah diberhentikan, Hoegeng kemudian mengabarkan pada ibunya. Sang ibu pun berpesan agar si jenderal menyelesaikan tugas dengan kejujuran. "Karena kita masih bisa makan nasi dengan garam," ujar sang ibu Roelani. Hoegeng juga ingat pesan almarhum ayahnya yang seorang jaksa, untuk tidak menggadaikan harga diri dan kehormatan demi kesenangan duniawi.

Usai serah terima jabatan, Hoegeng pun langsung mengembalikan seluruh inventaris milik Polri. Tak pernah terbayangkan, seorang Kapolri pensiun tanpa memiliki rumah dan kendaraan. Yang tertinggal di depan rumah dinas hanya sebuah sepeda butut. Untuk urusan menuju tempat yang agak jauh, Hoegeng pun membiasakan naik bajaj. Bahkan, saking sederhananya rumah dinas di Jalan M. Yamin, Jakarta Pusat itu, seorang pencuri pernah nekat masuk dan mengambil radio transistor milik Hoegeng.

Hoegeng mengaku masa-masa pensiun dini tersebut merupakan saat yang sulit buat dia dan keluarga dari sisi ekonomi. Kendati demikian, dia tetap kukuh menolak semua pemberian pihak lain. Hati Hoegeng baru luluh ketika diberi sebuah mobil bekas jenis Holden Kingswood hasil iuran para kapolda se-Indonesia. Polri pun kemudian membeli rumah dinas Kapolri dan memberikannya pada Hoegeng sebagai penghargaan atas jasa-jasanya. Ketika Hoegeng wafat pada 14 Juli 2004, hilang pula sosok yang menjadi figur polisi teladan itu.

Kini, figur polisi jujur seperti Hoegeng sangat dibutuhkan. Di tengah krisis kepercayaan terhadap Polri, sosok bersih dan teladan begitu dirindukan. Betapa sulitnya saat ini menemukan polisi yang bersahaja, jujur, dan sederhana. Sehari-hari kita lebih banyak melihat polisi yang mengedepankan arogansi, menjungkirbalikkan hukum, dan tak tahan akan godaan materi.

Polri yang mengaku sebagai pelayan dan pelindung masyarakat kini jatuh pamor sebagai pelayan dan pelindung bagi mereka yang berani membayar. Tanpa malu, Polri menafikan akal sehat dan tatanan hukum yang ada hanya untuk melindungi seorang pengusaha yang terbukti telah berbohong dan berencana menjatuhkan lembaga antikorupsi.

Sangat disesalkan, satu dasawarsa setelah Orde Baru tumbang, reformasi ternyata tak menyentuh aparat berbaju cokelat. Gembar-gembor perubahan di awal reformasi ternyata hanya sebatas kulit, tanpa menyentuh substansi. "Kini, kami memberi nilai tinggi kepada polisi yang bisa menembak tepat di kaki daripada kepala," ujar seorang instruktur saat saya mengikuti pelatihan singkat di Pusat Pendidikan Reserse dan Intelijen Polri di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, beberapa tahun silam.

Padahal, urusan reformasi tidak sesederhana perubahan kurikulum soal tatacara menembak seorang tersangka pencuri, tapi lebih kepada perubahan sikap dan mental. Tak sulit untuk menakarnya karena sikap dan mental anggota Polri itu sudah digariskan dalam Tribrata. Jika nilai-nilai dalam Tribrata tak lagi menjadi landasan sikap dan mental, berarti anggota Polri telah kehilangan pedoman hidupnya.

Lebih gampangnya, sudahkah polisi menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum? Sudahkah polisi mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan? Dan, sudahkah polisi menjalankan tugasnya dengan penuh ketaqwaan? Melihat cara polisi menangani kasus sangkaan terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, saya meragukannya.

Saya tidak yakin polisi sudah bertindak adil dan menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dengan membiarkan Anggodo Widjojo berkeliling stasiun televisi, sementara hak bicara Bibit dan Chandra dibungkam. Saya juga tidak yakin polisi punya tekad kuat melindungi dan mengayomi masyarakat. Tak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi dengan orang biasa seperti saya, jika seorang pejabat setingkat pimpinan KPK bisa ditahan dengan bukti yang lemah dan alasan yang absurd.

Ternyata benar, hanya ada tiga polisi di Indonesia yang tak bisa disuap, yaitu patung polisi, polisi tidur dan polisi Hoegeng. Hingga kini, anekdot itu tetap abadi karena belum ada lagi sosok polisi seperti Hoegeng. Polri layak berduka, dengan usia lebih dari setengah abad, baru seorang polisi yang layak dicatat dengan tinta emas karena kejujuran, ketegasan dan kebersahajaannya.***

(Tulisan ini pernah dimuat di Blog Liputan6.com edisi 5 November 2009)